PT Arara Abadi By Omision Dugaan Kuat Rekayasa Tapal Batas Siak dan Kampar Sehingga Menimbulkan dampak konflik Di Masyarakat

 PT Arara Abadi By Omision Dugaan Kuat Rekayasa Tapal Batas Siak dan Kampar





Mktipikor _ Liputan jurnalis investigasi nvestigasi Nasional MK-Tipikor 20 November 2024.

Terkait tragedi 18 tahun PT Arara Abadi Kebal Hukum serta merekrut aset PT. RAL di larang beroperasi di dusun IV plambayan Desa kota Garo kecamatan tepung Hilir kabupaten Kampar propinsi Riau melakukan perbuatan By.omision.


Masyarakat sudah tidak sabar menunggu tindakan kejaksaan agung maupun kejaksaan tinggi untuk melakukan penyitaan aset yang di tinggalkan oleh PT.RAL yang di rampas PT. Arara Abadi


MKGR dan masyarakat pada Hati saptu tanggam 16 November 2024 yang di pimpin AKBP ( purn ) Murphy Manurung, Terhadap lahan yang di kuasai oleh PT Arara Abadi oleh PT ,Arara Abadi lebih kurang 19.00 Ha di Desa kota Garo Kecamatan Tapung hilir dengan mempergunakan Drone, Dan di temukan juga jalan Tol luas 32 Ha yang tidak di bayar oleh PT Hutama Karya dan begitu terdapat 5 unit Sutet PLN yang terkendala pembayaran kepada petani ungkap pimpinan investigasi.


Titik koordinat yang di lakukan investigasi di sekitar sungai salembakan yang beranjak 9 km dari Desa minas Barat ternyata tertera kabupaten Siak.


Sungai salembakan berbatas dengan kebun kelapa sawit PT Raka . Kepunyaan Erik . Jelas dan terang adalah dusun IV plamboyan ( talung RT.08 RW.09 ). Informasi dari kepala dusun IV plambayan terbit isue bahwa Desa kota Garo akan di tarik ke kabupaten Siak namun sampai saat ini belum ada perbub yang terbit. Ironis kok ada kabupaten Siak....? Ini adalah temuan yang mempunyai sanksi pidana pelanggaran undang-undang perbub Riau dan juga pembohongan publik.





Analisa tim investigasi putra MKGR bahwa temuan tersebut erat di kaitkan dengan adanya dugaan kuat kolaborasi PT. Arara Abadi dengan kabupaten Siak agar terlindungi dari jeratan hukum, Dengan merekayasa keterangan di satelit. Bahwa titik koordinat adalah wilayah kabupaten Siak.


Perubahan wilayah tanpa peraturan daerah / keputusan gubernur Riau adalah tindakan melawan hukum dan menimbulkan konflik

 di masyarakat. **

Zulkarnain ( Dwiki)

Lebih baru Lebih lama