"DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMATAN BARAT."PENGADAAN BENIH BIBIT TERNAK SAPI.
"ADA DUGAAN KERUGIAN NEGARA PULUHAN MILYARAN RUPIAH. "MK-TIPIKOR BERANI KORUPSI BUI MENANTI. KABUPATEN MELAWI 15 NOVEMBER 2024.
Mktipikor_ "Pengadaan benih/bibit ternak sapi dan babi pada dinas pertanian dan perikananan kabupaten melawi tahun anggaran 2022.
"Menganalisa laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan provinsi kalimatan barat nomor 21/B/LHP/XIX.PNK/5/2023 tangal 2 mai 2023 atas laporan keuangan (APBD). "pemerintah kabupaten melawi tahun anggaran 2022 di antaranya memuat belanja persediaan benih/ bibit ternak untuk di serahkan kepada masyarakat kelompok tani (KT).
"Pengadaan langsung tersebut memilih 39 penyedia CV .untuk pelaksanaan 185 paket pengadaan bibit ternak masing masing penyedia. "mendapat jumlah paket yang beragam antara 1 sampai 10 paket degan lokasi di sejumlah kecamatan dan desa yang berbeda.
"Ketua kelompok (KT) penerima batuan bibit ternak tidak terdaftar di sistim informasi manajemen penyuluhan pertanian.
"Hasil pemeriksaan atas ketua kelompok (KT) penerima bantuan bibit ternak yang tersebar di sebelas kecamatan kabupaten melawi dari (185 KT) penerima bantuan (181 KT) tidak terdaftar dalam aplikasi simultan nilai bantuan Rp.20.318.206.000.00.
"Sedangkan empat kt sisanya degan nilai sebesar Rp.595.122.000.00. Telah terdaftar dalam aplikasi simultan.
"Keterangan dari kepala dinas pertanian dan perikanan bahwa pengajuan bantuan bibit ternak atas pengajuan inisiatif kelompok tani (KT).
"Selain itu di temukan terdapat format proposal yang sama pada KT yang berbeda.
"Menunjukkan terdapat indikasi proses penyusunan proposal KT degan menggunakan template yang sama.
"181 kelompok tani (KT) yang tidak terdaftar dalam aplikasi. diduga
usulan dari DPRD kabupaten melawi
Kemudian tetap di proses untuk menerima bantuan bibit ternak sapi meskipun belum terdaftar di simluhtan.
Degan nilai dugaan kerugian negara Rp.20.318.206.000.00.
"Pelaksanaan belanja bibit ternak yang diserahkan pada masyarakat tidak seluruhnya didukung degan SK penerima hibah.
Surat perjanjian dan (BAST) yang sesuai.
"Daftar penerima bantuan bibit ternak tidak ditetapkan degan keputusan bupati.
"Hasil pemeriksaan BPK. diketahui daftar penerima bantuan bibit tidak ditetapkan degan surat keputusan (SK BUPATI) melainkan degan (SK kepala dinas pertanian dan perikanan).
"SK kepala dinas belum mencantumkan seluruh KT penerima bantuan bibit ternak.
"dari 131 penerima bantuan bibit sapi hanya 89 KT yang namanya tercantum dalam SK Bupati ataupun SK kepala dinas.
"Penetapan KT yang menerima bantuan bibit ternak tidak di lengkapi degan NPHD.
"Dokumen penetapan bantuan bibit ternak yang di tuangkan dalam surat perjanjian antara kepala dinas pertanian dan perikanan degan para kelompok tani (KT).
"BPK telah mengirimkan surat komfirmasi kepada seluruh KT yang menerima bantuan bibit ternak pada tahun 2022 untuk mengetahui kondisi terkini dari ternak bantuan yang yang diterima.
"Sampai degan pemeriksaan atas LKPD kabupaten melawi tahun 2022 berakhir.
"Dari 185 kelompok tani telah menerima tersebut hanya 41 kelompok tani yang telah mengembalikan surat komfirmasi kepada badan pemeriksa keuangan Republik indonesia (BPK).
"Surat permintaan dokumen perjanjian namun sampai degan pemeriksaan atas LKPD kabupaten melawi tahun 2022 berhahir.BPK hanja memperoleh surat perjanjian atas 8 paket dari total 185 paket degan demikian. Tidak semua paket pemberi bantuan bibit ternak di lengkapi degan surat perjanjian.
"Pada dinas pertanian dan perikanan yang menjadi sempel pemeriksaan di ketahui bahwa terdapat 185 SP2D degan nilai Rp.20.913.328.000.00.
Tersebut sudah mencakup ppn sebesar Rp.282.559.006.51 atas item-item kegiatan dalam pengadaan bibit ternak tersebut di luar item bibit ternak yang memang di bebaskan dari ppn.
"Berdasarkan konfirmasi kepada penyedia di ketahui bahwa dari 39 penyedia bibit ternak sapi dan babi." Hanja satu penyedia yang telah dikukuhkan sebagai PKP." sementara yang 38 penyedia lainnya belum dikukuhkan sebagai PKP(non -(PKP).
"Selain atas penyedia yang sudah PKP.Bendahara pengeluaran tidak melakukan pungutan dan penyetoran atas PPN tersebut sehiga terdapat kurang pungut dan kurang setor PPN sebesar Rp2.903.673.72 rincian perhitungan kelebihan pembayaran dan kurang pungut PPN..
"Masyarakat aliansi anti Korupsi kabupaten melawi berharap aparat penegak hukum APH .Melakukan penyidikan pengadaan bibit sapi di kabupaten melawi provinsi kalimatan barat.
MK-TIPIKOR KAPERWIL KALIMATAN BARAT DAN TIM.
BERANI KORUPSI BUI MENANTI.
ALAMSYAH.